EKONOMI NASIONAL PRA-KRISIS 1997
Kecendrungan pada tingkat nasional telah terjadi sejak awal
tahun 1980-an, yaitu menurunnya harga minyak bumi. Dampak dari penurunan harga
minyak bumi tidak hanya terbatas pada berkurangnya pendapatan pemerintah tetapi
juga berkurangnya pendapatan pemerintah untuk melakukan investasi terutama
dalam b9dang produktif. Di masa lalu, pada saat pemerintah masih mempunyai
pendapatan yang besar dari minyak bumi, pemerintah melakukan kegiatan investasi
dalam bidang produktif secara ekstensif, terutama melalui Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
Sekarang pemerintah tidak mampu lagi untuk melakukan
investasi dalam bidang produktif. Di dalam bidang prasarana pun pemerintah
sudah mulai mendorong keterlibatan pihak swasta. Ketidakmampuan untuk melakukan
investasi dalam bidang produktif jelas tidak menunjang pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana kita ketahui, perekonomian nasional dapat dinyatakan dalam
persamaan :
Y = C + I + G + NX
Dimana Y= Pendapatan nasional, C= Konsumsi nasional, I=
investasi, G= pengeluaran pemerintah, NX= net ekspor= Ekspor-Impor (X-M).
Investasi dalam bidang produktif terdiri dari
Ip yaitu investasi sector swasta, dan IG yaitu
invetasi sector public atau pemerintah. Adapun G adalah pengeluaran pemerintah
pada umumnya, yaitu pengeluaran rutin plus pengeluaran pembangunan diluar
bidang produktif. Jadi pengeluaran investasi oleh perusahaan Negara sekarang
dianggap sebagai pengeluaran investasi sector swasta.
Berkurangnya pendapatan minyak bumi, yang besar
pengurangannya adalah IG , yang mungkin sekarang sudah sama dengan
nol. Bila diasumsikan bahwa konsumsi nasional adalah tetap, kemudian
pengeluaran pemerintah dan net ekspor juga tetap, maka dengan berkurangnya atau
hilangnya investasi pemerintah dalam bidang produktif (IG),maka
pendapatan nasional (Y) juga akan berkurang sebanyak IG yang semula.
Bila persamaan tersebut diubah menjadi persamaan perubahan atau pertumbuhan
komponen-komponen pengeluaran, menjadi :
Dimana
Dengan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk
melakukan investasi dalam bidang produktif, maka bila kita tidak ingin agar
pertumbuhan ekonomi kita berkurang, hilangnya investasi sector pemerintah harus
digantikan dengan investasi oleh sector lain. Sector yang mampu menggantikan
peran investasi pemerintah adalah sector swasta. Oleh karena itulah maka pemerintah
harus dan telah melakukan berbagai upaya deregulasi selama ini telah cukup
berhasil. Namun dengan demikian maka pemerintah, dengan melimpahkan tugas
invesyasi seluruhnya kepada sector swasta, juga melepaskan kemampuannya untuk
mengendalikan arah perkembangan ekonomi secara langsung. Dengan demikian perekonomian
akan sangat tergantung pada mekanisme sector swasta dalam mengalokasikan
investasi yaitu mekanisme pasar. (Lihat misalnya uraian Didik J. Rachbini,
“RAPBN 1995/96: Porsi Besar Buat
Swasta”, Warta Ekonomi, No.34/VI/ 16
Januari 1995, hal. 8.)
Meskipun terbatas, dari tahun 1990 sampai
tahun 1996-1997, pemerintah masih mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui anggaran belanjanya, sebagaimana terlihat pada table
Semua indiator pengeluaran menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian juga PDB, selalu meningkat setiap
tahun dari tahun 1990 sampai tahun 1997. Kemudian sejak tahun 1994-1995,
pemerintah telah menggariskan kebijakan yang mendorong sector swasta untuk
mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar dalam bidang pembangunan. Ini
ditandai dengan semakin kecilnya peningkatan belanja pemerintah (G), diimbangi
dengan semakin besarnya peningkatan investasi swasta (I). Peningkatan investasi
swasta ini kemudian diikuti dengan peningkatan ekspor yang semakin tinggi (X),
walaupun untuk itu impor (M) juga meningkat dengan pesat akibat dari
meningkatnya permintaan impor bahan baku industry.
No comments:
Post a Comment